contoh perselisihan hubungan industrial. 5. contoh perselisihan hubungan industrial

1 Tahun 2005, dan diberlakukan mulai 14 Januari 2006 III. Contoh gugatan perselisihan hubungan industrial,. 1945. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan. Sebagaimana disebutkan. Penyelesaian Perselisihan Hubungan. 10 Ibid, huruf c 11 Ibid, Penjelasan Umum. Perselisihan hak muncul akibat tidak terpenuhinya hak, serta adanya perbedaan pelaksanaan maupun penafsiran dari aturan undang-undang, kejanggalan perjanjian. - Membebankan biaya perkara kepada Tergugat. 000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). penelitian menunjukkan bahwa pengadilan hubungan industrial tidak berwenang mengadili perkara ini. dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah. Demikian bunyi Pasal 1 angka 17 UU 2/2004. 1. Alur. Perselisihan Industrial Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa hubungan industrial berkaitan dengan perbedaan kepentingan di antara para pelaku industrial,. Adapun putusan PHI bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, mungkin juga terjadi suatu penutupan perusahaan dalam hubungan dengan perselisihan hubungan industrial ini. Sejumlah karyawan merasa bekerja di atas ketentuan. Konflik Karyawan Perusahaan Dengan Pihak Manajemen Unit Mengenai Penetapan Kenaikan Upah Kerja Hubungan antara pekerja dengan pengusaha merupakan suatu hubungan yang terjalin karena adanya. Penyelesaian diluar Pengadilan Hubungan Industrial melalui Penyelesaian secara Bipartit dan penyelesaian melalui Tripartit (mediasi, konsolidasi dan Arbitrase). 145010100111007 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS BRAWIJAYA FAKULTAS. Akhirnya, hubungan yang saling menguntungkan tercipta antara kedua pihak. Adapun empat jenis perselisihan hubungan industrial yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan. Perselisihan hubungan industrial adalah : perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat. Hubungan industrial adalah hubungan para pihak yang berkepentingan atas proses produksi baik barang maupun jasa di perusahaan. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut UU Nomor 2 Tahun 2004, selain dapat ditempuh melalui jalur pengadilan, dapat juga melalui jalur di luar pengadilan yaitu melalui perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Perselisihan yang timbul biasanya terkait dengan hak-hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh di dalam satu perusahaan. Edisi 1 / 2 SKS / Modul 1-6. Pemogokan dan Penutupan Perusahaan 2. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sah! – Hubungan industrial berkaitan erat dengan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, sehingga seringkali berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antara kedua belah pihak. 30 Modul 5. Pengadilan Hubungan Industrial. COM, JAKARTA--Kamar Dagang Industri meminta pemerintah mendorong iklim usaha yang kondusif dengan melakukan penataan kembali sistem pengupahan yang saling menguntungkan…. perselisihan kepentingan; c. Baginya, menyelesaikan perselisihan atau konflik hubungan industrial harus memahami tahapan-tahapannya. Penyelesaian konflik dalam perusahaan bisa dilakukan dengan metode mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase. Hakim Ad Hoc PHI pada MA RI, Sugeng Santoso, mengatakan melalui UU Cipta Kerja pemerintah memberi kemudahan bagi. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial LN Tahun 2004 Nomor 6. Salah satu kendala dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah masih terbatasnya jumlah petugas mediator hubungan industrial, serta belum. Adapun mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial ada 3 yaitu melalui perundingan bipartit, tripartit dan yang terakhir. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. adanya contoh baik bahwa di perusahaan ini . 13 tahun 2003,dll. Pekerja ialah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dilaksanakan oleh Universitas Pamulang, atau CV Pengalaman kerja pada jabatan Spesialis Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dari industri mitra (ber-MOU) Universitas Pamulang dengan pengalaman kerja minimum 1 (satu) tahun secara berkelanjutan. Perihal : Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Kepada Yth. Ilustrasi. 835. Pasal 5 Untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, para pihak melakukan hal-hal sebagai berikut : a. tingkat (bipartit, tripartit dan Pengadilan Hubungan Industrial) yang hingga kini 1 Pasal 1 angka 1 UU No. <p>Apabila. Rancangan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Proses dialog dan laju reformasi Bab 4 – Kebebasan Berserikat Bab 4 – Kebebasan Berserikat 37 Dampak dari Undang-Undang Serikat Pekerja/Buruh 21/2000 Keanggotaan serikat pekerja Keterwakilan serikat pekerja Multi serikat pekerja dan dampaknya terhadap hubungan. 2 tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 1 ayat (2)adalah:Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinyahak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadapketentuan peraturan perundangundangan, perjanjian kerja,. Nama : Andito Dwi Setyo. 31/Men/Xii/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. Dari definisi tersebut, dapat ditarik ke simpulan, bahwa perselisihan mengenai dualisme kepemimpinan dalam satu serikat, ternyata tidak termasuk dalam jenis dan wilayah perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU No. Perselislhan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang No. Konflik atau perselisihan hubungan industrial antara pekerja dengan pengusaha seringkali terjadi dalam sebuah perusahaan di berbagai. Bukti-Buktinya Mengerikan! Jakarta, CNBC Indonesia - Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) antara pekerja terus terjadi selama pandemi Covid-19 berjalan. 13 Tahun 2003 Pasal 103), serikat pekerja/serikat buruh atau SPSI sendiri diartikan sebagai suatu bentuk organisasi yang dibentuk oleh pekerja dengan tujuan memperjuangkan, membela serta. 1. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, konflik antar perusahaan dan karyawan dapat diselesaikan dengan metode melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase. Efektivitas Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Perselisihan Hubungan Industrial Antara Pekerja dan Pengusaha (Studi Kasus: Perselisihan Hubungan Industrial pada Sektor Industri Pengolahan Rambut dan Bulu Mata Palsu di Kabupaten Purbalingga). Berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, maka mnurut UU No. Kepala Seksi Perselisihan Dinas. 1. Pemasok adalah salah satu contoh pihak luar atau eksternal yang ada di dalam hubungan industrial. Contoh kasus seperti di atas bagi perusahaan lain mungkin tidak merupakan kesalahan berat, namun beda ceritanya bagi perusahaan terkait. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial. Nah, beberapa jenis perselisihan di dalam hubungan industrial adalah sebagai berikut: 1. Secara garis besar, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“ UU. Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap. Sebagai acuan bagi LSP dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi. 1 Pengertian dan fungsi hubungan industrial Istilah hubungan industrial berasal dari industrial relation, merupakan perkembangan dari istilah hubungan perburuhan (labour. Dua perselisihan lainnya bukan merupakan perselisihan hubungan industrial. masalah perselisihan hubungan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan. 2. penyelesaian perselisihan hubungan industrial memasuki babak baru dengan diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2004 dengan terbentuknya pengadilan khusus untuk menyelesaiakan perselisihan hubungan industrial, yang disebut sebagai Pengadilan hubungan industrial. Mataram (11/06/2020)_ Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia. 5. dalam hubungan kerja yang semuanya tersurat dalam UUD. kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jawa Barat sesuai. Universitas Kristen Satya Wacana. Sesuai Undang-Undang (UU) No. Manfaat hubungan industrial sangat banyak, namun yang terutama adalah tercapainya hubungan yang harmonis terhadap seluruh pihak dan menciptakan kondisi kerja yang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi,. NIM : 042504063. Ternyata hukum acara PHI tidak hanya berpedoman pada UU No. Seringkali, publik memandang negatif tindakan industrial seperti pemogokan – yang mana dianggap terjadi akibat pekerja tidak puas terhadap perusahaan. Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Juanda Pangaribuan (kiri) dalam diskusi virtual seputar penyelesaian hubungan industrial yang diselenggarakan Hukumonline, Selasa (31/8/2021). 4) Elok sebesar Rp 25. perselisihan perburuhan. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena Putusan Arbitarse bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pembatalan ke Mahkamah Agung RI. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu. 3. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa hukum acara yang berlaku pada PHI adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali. 156dirugikan, Contoh, dari perkara sengketa perselisihan di PHI Banda Aceh sejak 01 Januari 2017 – 04 Agustus 2017 yang telah mendapatkan penetapan putusan perkara ini tentang. Contoh kasus dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial proses penyelesaian. 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. dalam satu perusahaan. Namun, perlu diketahui dan menjadi catatan bahwa perundingan Bipartit berbeda dengan LKS Bipartit sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU No. Dalam konteks ketenagakerjaan, risalah perundingan bipartit [bi: dua, partit: pihak] merupakan bukti bahwa telah dilakukan sebuah perundingan antara 2 pihak, yaitu pihak pengusaha/ perusahaan dengan pihak pekerja atau serikat pekerja, yang dilakukan dengan itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang terjadi. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di beberapa Pengadilan Hubungan Industrial, rata-rata setiap PHI menerima ratusan gugatan pekerja yang tidak terima terkena PHK. MALANG KOTA - Kasus perselisihan hubungan industrial (PHI) di Kota Malang tahun ini diprediksi bakal meningkat. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Pada sebuah perusahaan sudah pasti terdiri dari dua belah pihak, yaitu pengusaha dan pekerja. Perselisihan yang timbul biasanya terkait dengan hak-hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat. hubungan industrial, perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan Hubungan Industrial), berbagai kasus perburuhan, bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat, tepat, efisien, dan murah,10 Pembuatan UU PPHI tersebut merupakan upaya untuk mengakomodasikan berbagai perubahan yang terjadi. Hak menurut UU No. Maka dari itu pengadilan negeri memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili serta memberikan putusan terhadap perselisihan. Demikian surat ini kami sampaikan, atas. 2/2004”), jenis-jenis perselisihan hubungan industrial yakni: 1. apabila timbul perselisihan perburuhan, terjadi pemutusan hubungan kerja, terjadi. Hubungan Industrial: Pengertian - Jenis Perselisihan dan Penyelesaiannya - HaloEdukasi. pemutusan hubungan kerja, 4. Undang‐undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. Dalam hubungan antara pekerja dengan pengusaha tidak selamanya berjalan harmonis, ada kalanya hubungan di antara mereka tidak terjalin komunikasi baik sehingga menimbulkan konflik. sama halnya dengan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pihak managemen hal itu bak momok, dengan kata lain saat akan dilakukan mediasi pekerja seperti tidak mendapatkan titik terang yang pada akhirnya membuat pekerja (karyawan) seperti terkekang dan berjuang di bawah tekanan dari para pemangku kepentingan. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau. Mediasi hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral (Pasal 1 angka 1 UU No. 000. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial. Pengertian Hubungan Industrial Sebelum membahas mengenai perselisihan hubungan industrial, maka harus diketahui pengertian hubungan industrial. CO, Tangerang - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang mencatat sepanjang 2021 menangani 260 kasus perselisihan hubungan industrial (PHI). Penyelesaian perselisihan hubungan industrial f 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menggantikan dan mencabut Undang-Undang Nomor 22 tahun. Secara harfiah jenis-jenis perselisihan mengenai hubungan industrial yang sering terjadi di Indonesia, antara lain : 1. catatan: Informasi lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dapat dirujuk ke Undang-Undang Republik Indonesia No. Menurut Undangundang - tersebut cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibagi menjadi dua yaitu penyelesaian perselisihan. 2. 2 Tahun 2004 tentang PPHI (penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial) yakni, “Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pemikiran yang mengakibatkan pertentangan antar pelaku yang berkonflik, yakni antara manajemen. 2 year 2004) oleh : encik lukmanul hakim, s. R yang melakukan tuntutan hukum, kasus rumahPerlu juga diperhatikan bahwa putusan pengadilan hubungan industrial mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan. I. Perselisihan hubungan industrial adalah : perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat. 2 Tahun 2004 tentang. 3) Putri sebesar Rp 25. 2 Tahun 2004, perselisihan hubungan industrial merupakan. Perselisihan hubungan industrial menjadi salah satu contoh kedinamisan di dalam hubungan kerja. Sedangkan, Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) adalah pengadilan khusus yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Hubungan industrial mengambil. A. Perselisihan hubungan industrial itu sendiri pada Bab Ketentuan Umum Undang-undang No. Ini Kekhususan PHI Dibandingkan Peradilan Umum. 2. Hal ini juga mengingat bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Demikian Risalah Perundingan Bipartit ini dibuat sebagai upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat dan sebagai lampiran bukti bahwa upaya perundingan bipartit telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian. Pengadilan Hubungan Industrial. ST. Sehubungan dengan hal tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, kami mohon perselisihan tersebut dicatat dan mohon bantuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi. Perundingan bipartit merupakan langkah yang diwajibkan oleh Pasal 3 ayat (1) UUPHI untuk ditempuh terlebih dahulu atas setiap perselisihan hubungan industrial yang terjadi. (P asal 16 UU No. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun2004, perselisihan hubungan industrial ialah 2017 •. Contoh Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Yogyakarta, 19 April 2020. Penyelesaian melalui bipartit ini harus diselesaikan paling lama 30 hari sejak tanggal dimulainya perundingan. Pada tahun 2016 lalu, ada 107 kasus penyelesaian hubungan industrial (PHI) yang ditangani pemerintah daerah. Simanjuntak (1985), Hubungan industial adalah Hubungan semua pihak yang terkait atau berkepentingan atas proses produksi barang atau jasa di suatu perusahaan. Perselisihan Hubungan Industrial (Santoso, 2017). NIM : 042504063. COM , BANGKA -- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenaga Kerjaan (DPMPTSP dan Naker) Pangkalpinang mencatat dalam sebulan ada 10 laporan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial Bidang Ketenaga Kerjaan (Naker) di kota ini. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan surat kuasa dari. SISTEM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MENURUT UU PPHI NO. Kasie Perselisihan HI Disnakertrans Kabupaten Banjar, Wahyudin mengatakan, sepanjang 2018 boleh dibilang kondisi ketenagakerjaan hubungan industrial dalam keadaan kondusif dan stabil. Kedua belah pihak ini pasti memiliki tujuan masing-masing. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pada pasal 58 disebutkan ; “Dalam proses beracara di Pengadilan Hubungan industrial, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp 150. Perselisihan dalam hubungan industrial merupakan hal yang kerap terjadi dalam dunia. Undang‐undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PHI), dijelaskan bahwa waktu pengajuan ini terhitung sejak putusan sidang dibacakan, bagi mereka yang hadir dalam sidang majelis. Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Kep-15. Jurnal Ketenagakerjaan Vol. Ketidaksetaraan hubungan antara pekerja dan pengusaha menjadikan hubungan tersebut sebagai hubungan yang cenderung eksploitatif dan bersifat sepihak. 1. 2. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengirimkan tim khusus pengawas. Setiap hubungan industrial akan terjadi perbedaan pendapat maupun kepentingan antara pengusaha dan pekerja atau buruh yang dapat menimbulkan suatu perselisihan atau konflik. Advokat / Konsultan Hukum Perselisihan Hubungan Industrial lahir dari adanya perbedaan dan pertentangan pendapat antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh mengenai perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan. Persatuan dan Perjuangan Politik Buruh. Perselisihan hubungan industrial sejatinya dapat diredam atau diminimalisir melalui beberapa media. 5. Jika mencermati ketentuan Pasal 2 huruf d UU No 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa salah satu jenis perselisihan hubungan industrial, (antara lain) adalah perselisihan antar-serikat pekerja/serikat. ABSTRAK Serikat pekerja memiliki peranan yang sangat penting bagi pekerja, pengusaha maupun serikat pekerja itu sendiri dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. dengan perselisihan hubungan industrial. CONTOH SURAT KUASA KHUSUS (SATU ORANG) BAGI YANG MENGUASAKAN KEPADA PENGURUS SERIKAT PEKERJA. PHI Bakal Hambat Pemulihan Pasar Kerja, Ini Saran Pelaku Usaha - Masuk Prolegnas, UU Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Harus Segera. DDC 23: 338. Mengacu pada UU No. Sugeng Santoso saat berbicara dalam Bootcamp Hukumonline Hari Kedua:. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. Contoh, dari 165 kasus perselisihan PHK di PHI Medan sejak 28 Maret 2006-Juli 2007 semuanya adalah gugatan yang diajukan oleh buruh. Jakarta, CNBC Indonesia - 'Ledakan' pemutusan hubungan kerja (PHK) kian nyata setelah pandemi berjalan selama 1,5 tahun terakhir. 1999. Dengan demikian Kompetensi Relatif dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang berwenang memeriksa dan mengadili suatu gugatan perselisihan hubungan industrial saat ini terbatas pada wilayah tempat dimana pekerja/buruh bekerja, bukan lagi berdasarkan pada wilayah dimana Tergugat bertempat tinggal/ berdomisili sebagaimana. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut diatas maka terdapat empat macam atau jenis perselisihan hubungan industrial yaitu : 1. Contoh hubungan industrial di perusahaan adalah pembuatan perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, di mana perjanjian tersebut harus didasarkan pada ketentuan pemerintah dalam perundang-undangan mengenai PKWT dan PKWTT. Suatu Perselisihan hubungan industrial sebagaimana dalam UU No. Pasalnya, para pekerja yang di-PHK bukanlah mitra, tetapi sebagai karyawan di perusahaan. UP, UPMK, dan UPH dihitung berdasarkan upah karyawan dan. Padahal saat ini perselisihan PHK tersebut masih berproses di lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hubungan Industrial Contoh Kasus 1. dan pengusaha, berkewajiban. Pengertian Hubungan Industrial Menurut Pasal 13/2003 angka 16, Pasal 13/2003 undang-undang tersebut, hubungan industrial adalah hubungan. Penggugat dan Tergugat) maka Penggugat telah membuat pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara dan telah dikeluarkan Anjuran dengan Nomor :. Keduanya bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerja atau hubungan industrial antara pengusaha/perusahaan/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Jika perundingan itu tidak menghasilkan persetujuan (kesepakatan), pengusaha hanya dapat melakukan PHK setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Perpu No. H. Perselisihan antara perusahaan dan buruh ini dilatarbelakangi penurunan aktivitas produksi pada 2018, dan berlanjut pada 2020 akibat pandemi virus corona. - Mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial kepada Kepada Kepala Dinas KetenagaKerjaan Kota Palembang. 452. 2. Secara garis besar, pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“ UU PPHI ”). Karyawan yakni Sdra. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU PPHI yang berbunyi: Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.